Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, hingga kini belum menerima laporan ada perusahaan yang beroperasi di wilayah itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya selama masa pandemi COVID-19.
"Kalau soal apakah ada perusahaan yang melakukan PHK karyawan, sampai sekarang kami belum menerima laporannya, tapi kalau ada perusahaan yang merumahkan karyawan, memang ada," kata Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Sabtu.
Johannes mengakui wabah COVID-19 yang mulai melanda Mimika sejak akhir Maret lalu hingga kini berdampak luas pada kelangsungan usaha sejumlah perusahaan, seperti perhotelan, pertokoan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan lainnya.
Dengan adanya pembatasan-pembatasan yang diberlakukan di Timika, seperti pembatasan aktivitas masyarakat hanya diizinkan mulai pukul 06.00 hingga pukul 14.00 WIT, untuk menjaga jarak sosial dan jarak fisik guna mencegah penularan COVID-19, maka tentu berpengaruh terhadap kehidupan roda perekonomian warga.
"Tugas kami pemerintah untuk melihat hal-hal seperti ini, terutama mereka-mereka yang mengalami dampak langsung dari bencana COVID-19 ini. Sama halnya dengan guru-guru honor yang selama ini mengandalkan upah dari jam mengajar, ketika sekolah-sekolah menerapkan program belajar dari rumah, maka secara otomatis jam mengajar guru-guru honor ini juga berkurang," kata Johannes.
Mantan Kepala Dishub Mimika itu meminta para ketua RT dan lurah di Kota Timika untuk mendata semua warga terdampak COvID-19 agar dapat diberikan bantuan bahan pangan maupun program Jaring Pengaman Sosial lainnya oleh Pemkab Mimika dalam waktu dekat.
"Untuk penyaluran sembako di wilayah Distrik Mimika Baru dan Wania akan kami lakukan dalam waktu dekat setelah validasi data selesai. Saya berharap ketua RT mendata betul siapa-siapa yang pantas menerima bantuan, dimana alamat mereka," ujarnya.
Kelompok yang juga mengalami dampak dari wabah pandemi COVID-19, kata Johannes, yaitu mereka yang selama ini berkecimpung di bidang keagamaan.
"Sebelum ada COVID-19 saat bulan Ramadhan seperti sekarang banyak mubaligh yang biasa mengisi ceramah di masjid-masjid. Sekarang ini mereka semua tidak bisa melakukan itu karena adanya imbauan untuk menjaga jarak sosial dan jarak fisik. Saya sudah minta PHBI dan MUI Mimika untuk mendata para mubaligh tersebut agar nanti diberikan bantuan. Demikian pun di gereja-gereja. Prinsipnya semua orang yang terdampak dan kehilangan pendapatan akibat adanya pandemi COVID-19 ini harus mendapat perhatian dari pemerintah," kata Johannes.
Sementara itu Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan hingga kini perusahaan pertambangan itu belum merencanakan untuk mengurangi jumlah pekerjanya sebagai dampak dari pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19.
“Sampai saat ini belum ada program pengurangan kontraktor dan privatisasi,” kata Riza.
Riza mengatakan Freeport tetap berkomitmen memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pekerja meski perusahaan harus tetap beroperasi.
"Prioritas kami adalah kesehatan dan keselamatan karyawan, dan kami tetap menjaga operasi tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menekankan, kerja sama dan saling menjaga adalah kunci mempertahankan keduanya, yakni memastikan keselamatan pekerja dan operasi tetap berjalan.
