Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menyediakan subsidi kepada 2.793 pengojek dan sopir sebagai bagian dari penanganan inflasi di daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Jayawijaya, Pardomuan Harahap di Wamena, Senin, mengatakan pagu dana yang disiapkan adalah Rp2 miliar lebih.
"Kita harapkan ini membantu dampak dari inflasi sebab dengan ini mereka bisa buka usaha dan lain-lain. Sebenarnya Rp300 ribu per bulan, tetapi ini sekaligus per triwulan jadi mereka menerima Rp900.000," katanya.
Dinas perhubungan masih mengumpulkan data penerima dan hingga kini sudah terdata 2.289 calon penerima.
Alokasi ini bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan Jayawijaya.
"Karena masuk APBD Perubahan, jadi diperkirakan masuk bulan November," katanya.
Pemerintah mengajak calon penerima membuka rekening sebab sebagian diantaranya tidak memiliki nomor rekening dan hal itu akan menyulitkan saat penyaluran.
"Persyaratannya itu KTP Wamena, dengan nomor rekening. Kita prioritaskan orang asli Papua (OAP). Satu kesulitan, adik-adik ini rata-rata tidak punya KTP dengan nomor rekening," katanya.
Saat ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyalurkan banyak bantuan dana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 40 distrik di Jayawijaya.
Beberapa bantuan yang baru saja tersalurkan dan nantinya tersalur untuk masyarakat di 328 kampung misalnya, dana desa (DD), BLT sembilan bahan pokok, BLT bahan bakar minyak (BBM) serta bantuan kemiskinan ekstrim yang fokusnya untuk masyarakat delapan distrik.
Berita Terkait
13 ribu KPM belum terima Bansos tahap satu
Sabtu, 20 April 2024 1:37
Warga Biak Numfor terima bansos pangan
Jumat, 22 Maret 2024 18:52
Warga Biak terima bansos tahap pertama 2024
Sabtu, 2 Maret 2024 14:03
Kantor Pos salurkan bantuan sosial bagi 25.980 KPM Kota Jayapura
Kamis, 15 Februari 2024 13:00
Kantor Pos Jayapura: penyaluran Bansos pada Januari sebanyak 282.000 KPM
Rabu, 14 Februari 2024 16:39
Dinsos Mimika: BLT El Nino bantu ringankan ekonomi warga
Selasa, 6 Februari 2024 12:13
Perum Bulog: Baru 10 persen KPM menerima bansos beras di Tanah Papua
Senin, 5 Februari 2024 18:56
Pemprov Papua Tengah harap BLT hadir dalam bentuk kemandirian
Senin, 5 Februari 2024 16:56