Jayapura (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan upaya pencegahan menjadi fokus utama dalam memberantas korupsi di setiap daerah, termasuk Papua.
"Karena lebih baik mencegah dari pada mengobati, untuk itu dengan melakukan pencegahan kami terus bersinergi karena memang membutuhkan biaya yang banyak," kata Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Sabtu.
Menurut Tanak, dengan melakukan pencegahan sejak dini dapat mencegah terjadinya korupsi, oleh karena itu dengan dilaksanakan Jalan Menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Papua diharapkan menjadi momentum untuk membangun komitmen untuk memberantas korupsi melalui pencegahan dan penindakan.
"Salah satu cara yang dilakukan yakni menyosialisasikan pemahaman tentang korupsi bagi masyarakat luas," ujarnya.
Dia menjelaskan dalam melakukan upaya itu pihaknya bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di berbagai tingkat, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Selain itu pimpinan daerah seperti gubernur, wali kota dan bupati juga turut dilibatkan dalam upaya tersebut," katanya lagi.
Dia mengatakan, meskipun pelaksanaan Jalan Menuju Hakordia yang terpusat di Papua bukan berarti bahwa di daerah itu memiliki banyak tindak pidana korupsi, namun sebaliknya kegiatan tersebut untuk membangkitkan semangat bersama mulai dari Aceh hingga Papua untuk menerangi korupsi.
Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengatakan pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki peran penting dalam mengatasi korupsi.
"Karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan menghambat pembangunan berkelanjutan," katanya.
Menurut dia, untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK: Pencegahan korupsi menjadi fokus utama dalam memberantas korupsi
Berita Terkait
Inspektorat Papua ajak OPD tingkatkan nilai MCP 2024
Senin, 14 Oktober 2024 21:14
KPK melakukan pengawasan 10 program strategis Pemkot Jayapura
Sabtu, 13 Juli 2024 0:18
Pemprov Papua bahas pengalihan aset bersama tiga DOB
Kamis, 11 Juli 2024 19:03
Pemkab: 63 pejabat Biak Numfor belum serahkan LHKPN ke KPK
Minggu, 2 Juni 2024 12:41
KPK minta penjabat Pemkab Biak Numfor patuhi penyampaian LHKPN
Selasa, 21 Mei 2024 19:02
Pemprov Papua ingatkan dewan kembalikan kendaraan jelang akhir masa jabatan
Senin, 20 Mei 2024 18:04
KPK: Sisa 150 mobil dinas dikuasai mantan pejabat Pemprov Papua
Senin, 20 Mei 2024 18:02
KPK temukan dua perusahaan di Papua tunggak pajak kendaraan Rp1 miliar
Minggu, 19 Mei 2024 18:49